Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengumumkan bahwa mereka akan mengeluarkan hingga 1.000 anggota militer yang secara terbuka mengidentifikasi diri sebagai transgender. Keputusan ini diambil berdasarkan kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan, Hegseth, pada hari Kamis waktu setempat.
Menurut kebijakan tersebut, semua anggota militer lainnya diberikan waktu 30 hari untuk mengungkapkan identitas gender mereka. Kebijakan ini muncul setelah pengadilan tertinggi AS memberikan izin untuk melanjutkan langkah-langkah yang mengecualikan orang-orang transgender dari layanan militer, meskipun masih ada proses hukum yang berlangsung.
Hegseth menyatakan dalam unggahannya di platform X, bahwa departemennya ingin meninggalkan "wokeness" dan kelemahan. Ia menjelaskan bahwa ada kekhawatiran mengenai "keterbatasan medis, bedah, dan psikologis bagi individu yang memiliki diagnosis atau riwayat disforia gender". Disforia gender adalah kondisi di mana jenis kelamin biologis seseorang tidak sesuai dengan identitas gender yang mereka rasakan.
Meskipun ada sekitar 2,1 juta anggota angkatan bersenjata AS, sulit untuk menentukan jumlah pasti individu transgender yang saat ini bertugas. Kebijakan ini tentunya akan mempengaruhi banyak orang yang sebelumnya telah melayani negara mereka, namun kini terpaksa harus menghadapi pemecatan hanya karena identitas gender mereka.
Keputusan ini menimbulkan banyak reaksi dari berbagai kalangan, terutama dari organisasi yang mendukung hak-hak LGBTQ+. Mereka menilai bahwa langkah ini sangat diskriminatif dan merugikan banyak individu yang ingin melayani di angkatan bersenjata. Dengan adanya kebijakan ini, masa depan bagi anggota militer transgender di Amerika Serikat menjadi semakin tidak pasti.
militer transgender AS Departemen Pertahanan Trump