Jakarta – Baru-baru ini, beredar informasi yang menyatakan bahwa organisasi Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung agenda pemakzulan Gibran Rakabuming Raka, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden. Namun, Anwar, seorang tokoh penting dalam Muhammadiyah, menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.
Menurut Anwar, wacana pemakzulan Gibran sudah jelas merupakan bagian dari politik praktis yang tidak ada sangkut pautnya dengan Muhammadiyah dan MUI. "Kami tidak terlibat dalam urusan politik pemakzulan ini," ujarnya.
Wacana pemakzulan Gibran sendiri digulirkan oleh Forum Purnawirawan TNI-Polri. Forum ini terdiri dari para pensiunan perwira tinggi dan berpengaruh. Mereka sudah mengajukan permohonan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia untuk mencopot Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.
Selain meminta pemakzulan Gibran, forum ini juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot menteri-menteri yang diduga terlibat dalam kasus korupsi. Mereka menginginkan tindakan tegas terhadap aparat negara yang dianggap masih loyal kepada Presiden ke-7, Joko Widodo.
Forum Purnawirawan TNI-Polri ini diisi oleh ratusan tokoh senior, termasuk 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Mereka semua telah menandatangani usulan pemakzulan ini. Di antara tokoh penting yang ikut menandatangani adalah Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi dan Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, yang pernah menjabat sebagai Panglima ABRI pada periode 1988–1993.
Wacana ini tentunya akan menarik perhatian publik, mengingat posisi Gibran yang cukup strategis dalam pemerintahan. Apakah ini akan berlanjut atau hanya sekadar isu politik, masih harus dilihat ke depan.
Muhammadiyah MUI Gibran pemakzulan TNI-Polri