Pemerintah baru Jerman telah mengumumkan kebijakan tegas untuk mengatasi migrasi tidak teratur. Dalam langkah ini, mereka akan menolak sebagian besar pencari suaka di perbatasan negara. Hal ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Alexander Dobrindt, hanya beberapa jam setelah ia dilantik.
Dobrindt menjelaskan, petugas perbatasan kini memiliki wewenang untuk memulangkan orang-orang yang mencoba masuk, meskipun mereka ingin mengajukan permohonan suaka. Namun, ada pengecualian bagi kelompok rentan seperti perempuan hamil dan anak-anak, yang tidak akan ditolak.
"Kami ingin mengirimkan sinyal kepada dunia dan Eropa bahwa kebijakan di Jerman telah berubah," kata Dobrindt. Kebijakan yang digagas oleh pemerintah baru ini berbeda jauh dari kebijakan pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh partai kiri-tengah, yang menolak untuk menolak siapa pun yang ingin mengajukan permohonan suaka.
Kritik datang dari berbagai pihak yang menyatakan bahwa menolak masuknya pencari suaka dapat melanggar hukum Jerman dan Uni Eropa. Mereka juga menekankan bahwa pelaksanaan kebijakan ini tidak bisa dilakukan tanpa koordinasi yang erat dengan negara-negara tetangga Jerman di Eropa.
Kanselir Friedrich Merz, yang telah berjanji untuk memperketat kebijakan migrasi selama kampanye pemilihan, mendukung langkah ini. Jerman, seperti banyak negara Uni Eropa lainnya, merupakan bagian dari kawasan Schengen, di mana perbatasan internal terbuka bagi warga negara Uni Eropa dan banyak warga negara non-Uni Eropa, memungkinkan mereka untuk bepergian dengan bebas tanpa pemeriksaan paspor.
Kembali pada tahun 2015, Berlin pertama kali memperkenalkan pemeriksaan sementara di perbatasan selatannya dengan Austria akibat lonjakan kedatangan migran, terutama dari Suriah. Dengan kebijakan baru ini, pemerintah Jerman berusaha untuk mengendalikan aliran migrasi dan menegaskan kembali posisi mereka di panggung internasional.
Jerman migrasi pencari suaka pemerintah perbatasan