Temanggung, Minggu - Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengingatkan agar penerimaan siswa di Sekolah Rakyat diperketat. Ia menekankan pentingnya mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam proses tersebut.
Dalam pernyataannya di Temanggung, Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa dasar dalam penerimaan siswa adalah data tunggal sosial ekonomi nasional. Setelah data tersebut diperoleh, akan dilakukan pengecekan secara langsung di lapangan dengan melibatkan banyak pihak.
"Kita akan melakukan pengecekan ini ramai-ramai, tidak sendiri," ujarnya. Pengecekan melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), RT/RW, kepala desa atau lurah, serta kepala sentra. Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS) juga akan turut berperan dalam proses ini.
Saifullah Yusuf menegaskan bahwa tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penerimaan siswa tidak hanya berdasarkan kedekatan, tetapi murni berdasarkan data yang akurat. Ia juga mengajak wartawan untuk ikut mengawasi proses ini. "Kalau ada siswa yang tidak layak tetapi tetap masuk, mohon diinformasikan kepada kami," tambahnya.
Dengan langkah ini, diharapkan Sekolah Rakyat dapat memberikan kesempatan pendidikan yang adil dan merata bagi semua anak di Indonesia. Menteri Sosial berharap bahwa semua pihak dapat berperan serta dalam menciptakan sistem pendidikan yang bersih dan transparan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf Sekolah Rakyat KKN