Riau, 16 April 2025 - Anggota DPRD Riau dari Fraksi PDI Perjuangan, Robin P. Hutagalung, menyoroti masalah serius yang sedang dihadapi oleh pekerja di Provinsi Riau, yaitu tingginya jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dalam pernyataannya, Robin mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Riau harus lebih responsif terhadap situasi ini.
"Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) seharusnya sudah bisa tahu lebih dulu terkait rencana perusahaan untuk melakukan PHK dalam jumlah besar," tegas Robin P. Hutagalung. Pernyataan ini menunjukkan keprihatinan yang mendalam terhadap nasib para pekerja yang terkena dampak PHK.
Robin juga meminta agar pemerintah memastikan bahwa hak-hak pekerja dalam proses PHK dipenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurutnya, negara harus hadir dan bertanggung jawab dalam melindungi para pekerja. "Pemerintah tidak boleh abai terhadap nasib ribuan pekerja yang terdampak," lanjutnya.
Kenaikan jumlah PHK di Riau menjadi perhatian luas, terutama di tengah situasi ekonomi yang masih belum stabil. Banyak pekerja yang merasa cemas akan masa depan mereka. Oleh karena itu, tindakan cepat dan tepat dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.
Dalam konteks ini, Robin P. Hutagalung berharap pemerintah dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk mencegah terjadinya PHK besar-besaran di masa mendatang. Hal ini tidak hanya penting untuk menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga untuk memberikan rasa aman kepada para pekerja dan keluarga mereka.
Dengan adanya perhatian lebih dari pemerintah, diharapkan para pekerja dapat dilindungi dan diberikan kesempatan untuk tetap bekerja dengan baik. Situasi ini juga mengingatkan kita bahwa peran pemerintah sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan berkeadilan.
Pemerintah diharapkan segera mengambil tindakan yang diperlukan agar masalah ini dapat diatasi secara efektif. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi pekerja yang harus kehilangan pekerjaan mereka secara tiba-tiba, dan hak-hak mereka sebagai pekerja dapat terjaga dengan baik.
DPRD Riau PHK Pemerintah Provinsi Riau Disnakertrans Hak Pekerja