Harare, Zimbabwe – Pemerintah Zimbabwe mengumumkan bahwa mereka telah mulai membayar kompensasi kepada petani putih yang tanahnya diambil melalui program kontroversial lebih dari 20 tahun yang lalu. Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki hubungan Zimbabwe dengan negara-negara Barat.
Pembayaran pertama sebesar $3,1 juta telah dilakukan berdasarkan kesepakatan yang ditandatangani antara Presiden Emmerson Mnangagwa dan petani putih yang kehilangan tanahnya pada tahun 2020. Menurut Menteri Keuangan Zimbabwe, Mthuli Ncube, jumlah tersebut merupakan 1% dari total klaim kompensasi sebesar $311 juta.
Ncube menegaskan, "Pembayaran akan terus dilakukan. Kami sangat serius tentang hal ini." Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menuntaskan proses kompensasi yang telah lama tertunda.
Antara tahun 2000 dan 2001, sekitar 4.000 petani putih diusir dari tanah mereka melalui program redistribusi yang sering kali dilakukan secara kekerasan. Sebelum program ini, para petani tersebut memiliki sebagian besar lahan pertanian terbaik di negara itu. Program reformasi tanah ini juga menyebabkan sekitar 300.000 keluarga kulit hitam dipindahkan ke lahan yang telah diambil alih, menurut data pemerintah.
Presiden Zimbabwe saat itu, Robert Mugabe, yang meninggal pada tahun 2019, menyatakan bahwa pengusiran tersebut diperlukan untuk mengatasi ketidakadilan tanah yang terjadi pada era kolonial setelah negara tersebut meraih kemerdekaan dari pemerintahan mayoritas kulit putih pada tahun 1980.
Kompensasi yang diberikan kepada mantan petani putih ini mencakup infrastruktur seperti bangunan, sumur, dan peralatan irigasi, tetapi tidak termasuk untuk tanah yang telah diambil alih.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk membangun kembali kepercayaan dengan komunitas internasional dan meningkatkan hubungan dagang serta investasi di negara tersebut.
Dengan langkah ini, Zimbabwe berharap dapat memperbaiki citra internasionalnya dan membuka kesempatan baru dalam kerjasama ekonomi.
Zimbabwe kompensasi petani putih tanah pemerintah