Mahmoud Khalil, seorang lulusan Columbia University, menghadapi potensi deportasi setelah terlibat dalam demonstrasi pro-Palestina. Sebuah pengadilan di Amerika Serikat telah memutuskan bahwa kehadiran Khalil di AS dapat menimbulkan "konsekuensi kebijakan luar negeri yang serius". Hal ini disampaikan oleh Hakim Imigrasi Jamee E. Comans.
Khalil merupakan penduduk tetap yang sah di AS dan tidak pernah dituduh melakukan kejahatan. Namun, bulan lalu, ia ditangkap oleh agen imigrasi federal di lobi apartemen yang dimilikinya oleh universitas. Dalam sebuah surat publik, Khalil menyebut dirinya sebagai tahanan politik.
"Penangkapan saya adalah akibat langsung dari penggunaan hak saya untuk berbicara bebas saat saya mendukung Palestina yang merdeka dan mengakhiri genosida di Gaza," tulisnya.
Meskipun keputusan ini menciptakan ketidakpastian, Khalil tidak akan dideportasi segera karena pengacaranya memiliki kesempatan untuk mengajukan banding atas perintah tersebut.
Beberapa kelompok hak asasi manusia mengkritik langkah ini. Justin Mazzola, Wakil Direktur Penelitian di Amnesty International USA, menyatakan, "Keputusan ini mengirimkan pesan yang sangat menakutkan bagi siapa pun yang tinggal di Amerika Serikat: di bawah pemerintahan Trump, kebebasan berbicara hanya diperuntukkan bagi sebagian orang, bukan untuk semua."
Penangkapan Khalil adalah yang pertama di bawah tindakan tegas yang dijanjikan oleh Presiden Donald Trump terhadap mahasiswa yang ikut serta dalam protes kampus terkait perang di Gaza. Beberapa kasus lain juga mencakup seorang akademisi dari Georgetown University yang ditangkap karena berbicara di media sosial tentang perang Israel-Gaza, serta seorang profesor dari Brown University yang dituduh menghadiri pemakaman seorang pemimpin Hezbollah di Lebanon. Beberapa visa mahasiswa dari para pengunjuk rasa juga dicabut.
Kasus ini menggarisbawahi tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa dan akademisi yang berani menyuarakan pendapat mereka tentang isu-isu internasional.
Mahmoud Khalil deportasi protes Palestina Columbia University hak asasi manusia