Pemerintah Siapkan Aturan Baru untuk Satgas PHK
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sedang menyusun draf aturan mengenai Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK). Aturan ini merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Dalam draf aturan tersebut, akan dijelaskan sistem kerja dari Satgas PHK. Yassierli menambahkan bahwa pemerintah juga membuka opsi agar Satgas PHK tidak hanya mengurus masalah pemutusan hubungan kerja, tetapi juga dapat menangani berbagai isu terkait ketenagakerjaan lainnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan dari serikat buruh mengenai pembentukan Satgas PHK. Menurutnya, pembentukan satgas ini sangat penting untuk mengantisipasi terjadinya pemutusan hubungan kerja yang masif. Hal ini juga sebagai respons terhadap masukan dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, yang khawatir akan adanya badai PHK setelah diterapkannya kebijakan tarif resiprokal oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Prabowo menjelaskan bahwa Satgas PHK nantinya akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan serikat buruh. Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan dapat mencegah dan mengatasi masalah PHK yang bisa terjadi di masa mendatang.
Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menyaksikan pembahasan mengenai Satgas PHK dalam program Market Review yang dipandu oleh Prasetyo Wibowo pada Jumat, 11 April 2025, pukul 21.30 – 22.00 WIB. Program ini dapat disaksikan secara langsung di IDX Channel dan juga dapat diakses melalui www.idxchannel.com serta aplikasi IDX Channel TV yang tersedia di APPS store.
Satgas PHK Kemenaker Prabowo Subianto pekerja