Selandia Baru mengalami perkembangan politik penting setelah Rancangan Undang-Undang Prinsip Perjanjian ditolak dalam pembacaan kedua. Rancangan undang-undang ini, yang berusaha untuk menginterpretasikan ulang dokumen pendirian negara tersebut, ditolak dengan suara 112 melawan 11. Penolakan ini terjadi hanya beberapa hari setelah sebuah komite pemerintah merekomendasikan agar undang-undang tersebut tidak dilanjutkan.
Rancangan Undang-Undang ini berfokus pada Perjanjian Waitangi yang ditandatangani pada tahun 1840. Perjanjian ini memiliki arti penting karena menetapkan hak-hak bagi masyarakat Māori dan non-Māori di Selandia Baru. Namun, banyak orang merasa bahwa usaha untuk menginterpretasikan ulang perjanjian ini dapat berdampak negatif pada masyarakat Māori dan menciptakan lebih banyak perpecahan sosial di negara tersebut.
Para penentang rancangan undang-undang ini menyuarakan keprihatinan bahwa perubahan yang diusulkan dapat merugikan komunitas Māori, yang telah lama memperjuangkan hak-hak mereka. Mereka merasa pengertian yang jelas dan konsisten tentang prinsip-prinsip dalam perjanjian tersebut sangat penting untuk menjaga persatuan di dalam masyarakat.
Di sisi lain, pendukung rancangan undang-undang ini mengklaim bahwa saat ini terdapat ketidakjelasan mengenai prinsip-prinsip dalam Perjanjian Waitangi. Mereka berargumen bahwa penting untuk memastikan kesetaraan bagi semua warga negara, tanpa memandang latar belakang mereka.
Meskipun terdapat dukungan dari beberapa pihak, hasil pemungutan suara menunjukkan bahwa rancangan undang-undang ini sudah diperkirakan akan gagal. Hanya anggota Partai Act yang berhaluan kanan yang memberikan suara untuk mendukungnya dalam pembacaan kedua ini.
Keputusan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai posisi hukum dalam perjanjian dan mengurangi ketegangan antara berbagai kelompok di Selandia Baru. Lebih banyak diskusi mengenai hal ini diharapkan dapat membantu menemukan solusi yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat.
Selandia Baru Perjanjian Waitangi Māori RUU politik