Jakarta, 11 April 2025 – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dari Fraksi PDI Perjuangan, Edy Wuryanto, menekankan pentingnya perlindungan buruh Indonesia dari dampak kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Amerika Serikat. Dalam pernyataannya, Edy Wuryanto mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan kata-kata, tetapi harus melakukan tindakan nyata.
"Kebijakan luar negeri tersebut tak bisa hanya dijawab dengan retorika normatif. Pemerintah tidak boleh menunggu sampai gejolak itu benar-benar memukul. Melainkan harus sudah menyiapkan intervensi sosial dan ekonomi yang sistematis," tegas Edy Wuryanto.
Lebih lanjut, anggota Komisi IX DPR RI ini juga mendorong pemerintah untuk mempercepat perlindungan buruh di Indonesia. Salah satu langkah yang dianggap penting adalah memastikan skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) berjalan dengan efektif. JKP adalah program yang dirancang untuk memberikan perlindungan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan, sehingga mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
Edy menambahkan, dalam situasi global yang tidak pasti, melindungi tenaga kerja bukan hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga merupakan investasi strategis untuk masa depan Indonesia. Perlindungan terhadap buruh diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas ekonomi di tanah air.
Dengan adanya desakan dari Edy Wuryanto, diharapkan pemerintah dapat segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi buruh Indonesia agar terhindar dari dampak negatif kebijakan luar negeri yang dapat merugikan mereka.
Edy Wuryanto buruh pemerintah kebijakan perlindungan