Operasi tambang yang dilakukan oleh Harita Group di Indonesia terus menuai kontroversi. Di Pulau Wawonii dan Kalimantan Tengah, perusahaan ini diduga melakukan berbagai bentuk intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi terhadap masyarakat setempat. Kejadian ini menunjukkan adanya pelanggaran hak asasi manusia yang serius.
Menurut data yang dirilis oleh Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), tercatat ada setidaknya 44 kasus di Pulau Wawonii yang melibatkan tindakan kekerasan terhadap warga. Di Kalimantan Tengah, warga setempat menghadapi ancaman hukum yang serius. Mereka terjerat Pasal 363 ayat 1 ke-4a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat mengakibatkan hukuman penjara selama maksimal 7 tahun.
Selain itu, warga juga dihadapkan dengan tuntutan perdata yang sangat besar, mencapai Rp 4,6 miliar. Tuntutan ini semakin menambah beban warga yang hanya berusaha mempertahankan ruang hidup mereka dari dampak negatif operasional tambang.
Situasi ini memicu keprihatinan banyak pihak, termasuk organisasi lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Untuk mencegah terulangnya tindakan serupa, masyarakat diminta untuk mendesak 12 bank yang masih mendanai Harita Group agar segera menghentikan dukungannya. Aksi ini dapat dilakukan melalui kampanye yang telah disiapkan oleh JATAM, baik dengan mengunjungi situs web mereka maupun melalui QR code yang terdapat pada flyer.
Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan lingkungan, diharapkan tindakan tegas dapat diambil untuk menghentikan pelanggaran yang terjadi. Mari kita bersama-sama berjuang untuk keadilan bagi masyarakat yang terdampak oleh aktivitas perusahaan tambang.
Harita Group Wawonii Kalimantan Tengah pelanggaran kemanusiaan