Yoon Suk Yeol, Presiden Korea Selatan, secara resmi dicopot dari jabatannya setelah Mahkamah Konstitusi setempat menyetujui pemakzulannya. Keputusan ini diambil dengan suara bulat oleh para hakim dan diumumkan secara langsung oleh penjabat ketua, Moon Hyung-bae.
Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Yoon melanggar konstitusi dengan memberlakukan darurat militer pada bulan Desember lalu. Keputusan ini berlaku secara serta-merta. Sebagai akibat dari pemakzulannya, negara diperintahkan untuk menggelar pemilihan presiden dalam waktu 60 hari untuk memilih pengganti Yoon. Banyak pihak memperkirakan pemilihan tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 3 Juni.
Proses pemakzulan Yoon dilakukan oleh Majelis Nasional yang dikuasai oleh kubu oposisi. Mereka menuduh Yoon melakukan pelanggaran konstitusi, antara lain dengan mengeluarkan dekrit darurat militer pada tanggal 3 Desember. Dalam dekrit tersebut, Yoon mengerahkan pasukan untuk mencegah parlemen membatalkan keputusan tersebut dan bahkan memerintahkan penangkapan beberapa politisi.
Moon Hyung-bae, penjabat ketua Mahkamah Konstitusi, menyatakan, "Manfaat melindungi Konstitusi dengan memecat terdakwa jauh lebih besar dibandingkan kerugian nasional akibat pemberhentian presiden." Ini menunjukkan betapa seriusnya pelanggaran yang dilakukan oleh Yoon.
Mahkamah Konstitusi Korea Selatan mengakui semua dakwaan terhadap Yoon, termasuk bahwa dia tidak memenuhi syarat hukum untuk menyatakan keadaan darurat militer dan mengirim pasukan ke Majelis Nasional. Keputusan ini menjadi titik balik penting dalam perjalanan politik negara tersebut.
People Power Party, partai yang berkuasa, menyatakan bahwa mereka "menerima dengan rendah hati" putusan mahkamah. Di sisi lain, partai oposisi Demokrat menyambut keputusan ini sebagai "kemenangan rakyat," yang menunjukkan adanya pembagian pendapat di kalangan masyarakat mengenai pemakzulan Yoon.
Situasi ini mencerminkan dinamika politik yang rumit di Korea Selatan dan menyoroti pentingnya pemahaman konstitusi dalam menjalankan pemerintahan.
Yoon Suk Yeol pemakzulan Korea Selatan presiden mahkamah konstitusi