Pada hari Kamis (3 April), Gedung Putih memberikan penjelasan mengenai keputusan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang mengecualikan empat negara dari kebijakan tarif impor yang baru. Negara-negara tersebut adalah Kuba, Belarus, Korea Utara, dan Rusia.
Seorang pejabat Gedung Putih yang tidak ingin disebutkan namanya menyatakan bahwa empat negara ini sudah menghadapi tarif yang sangat tinggi dan sanksi yang dijatuhkan sebelumnya. "Kuba, Belarus, Korea Utara, dan Rusia tidak termasuk dalam Perintah Eksekutif Tarif Resiprokal karena mereka sudah menghadapi tarif yang sangat tinggi dan sanksi yang telah kami jatuhkan sebelumnya menghalangi perdagangan dengan negara-negara itu," ujarnya.
Selain itu, pejabat tersebut juga menambahkan bahwa Trump baru-baru ini mengancam akan menjatuhkan sanksi berat terhadap Rusia. Hal ini menambah ketegangan di antara AS dan Rusia, terutama setelah pengumuman kebijakan tarif baru pada hari Rabu.
Keputusan untuk mengecualikan Rusia dari kebijakan tarif ini memicu banyak kecaman di media sosial. Banyak pengguna internet mengekspresikan ketidakpuasaan mereka dan menuduh Trump telah tunduk pada Presiden Rusia, Vladimir Putin.
Kebijakan tarif impor ini merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah AS untuk melindungi industri dalam negeri dan meningkatkan perekonomian. Namun, dengan adanya pengecualian terhadap Rusia dan negara lainnya, banyak yang bertanya-tanya tentang konsistensi kebijakan tersebut.
Dalam konteks global, kebijakan perdagangan sangat penting bagi hubungan antarnegara. Sanksi dan tarif bisa menjadi alat untuk memengaruhi tindakan negara lain, namun juga bisa menimbulkan ketegangan diplomatik. Keputusan Trump dalam mengecualikan Rusia dari kebijakan ini menjadi sorotan dan menambah kompleksitas dalam hubungan internasional.
Dengan situasi yang terus berkembang, banyak yang menanti langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil oleh pemerintah AS, terutama terkait dengan hubungan mereka dengan Rusia dan negara-negara yang terkena sanksi.
Gedung Putih Trump Rusia tarif impor kebijakan baru