Madiun – Wali Kota Madiun melanjutkan kegiatan "Ngantor di Lapangan" yang akan berlangsung di Kecamatan Taman pada pekan depan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah tersebut. Lokasi yang dipilih untuk kantor lapangan adalah Taman Hijau Demangan (THD).
Pada hari Kamis, 3 April, wali kota melakukan peninjauan lokasi sembari gowes (bersepeda). Ia menyatakan, "Kemarin sudah di wilayah Karto dan Mangu, minggu depan ini di wilayah Taman. Kita cek seperti apa persiapannya."
Pengecekan lokasi ini sangat penting karena akan ada pelayanan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibuka di lokasi tersebut. Semua OPD akan membuka tenda pelayanan agar masyarakat lebih dekat dan mudah mengakses layanan.
"Jangan hanya formalitas. Tetapi harus benar-benar pelayanan yang optimal," imbuh wali kota, menekankan pentingnya kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Selain meninjau kesiapan pelayanan, wali kota juga memeriksa sejumlah lokasi aset yang belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satunya adalah gedung bekas SDN Pangongangan 1 yang sudah tidak terpakai setelah bergabung dengan SDN Pangongangan 2. Wali kota menyatakan akan menawarkan pemanfaatan gedung tersebut untuk kepentingan pendidikan, seperti dapur umum, taman bermain edukatif, atau bisa disewakan kepada yayasan untuk PAUD.
Wali kota juga melakukan pengecekan serupa di wilayah Kelurahan Winongo, dengan harapan tidak ada aset yang dibiarkan tidak terpakai. Ia mendorong pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk berbagai keperluan, seperti tanaman atau arena bermain. Salah satu contoh terbaru adalah arena offroad di Taman Bantaran Madiun.
Rencana lain dari wali kota adalah memanfaatkan lahan kosong untuk pertanian sayur dan kolam ikan. Hasil dari pertanian ini diharapkan dapat membantu program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan oleh pemerintah pusat.
"Prinsipnya, jangan ada aset yang dibiarkan tidur. Harus dimanfaatkan maksimal," tutup wali kota dalam peninjauan tersebut.
Wali Kota Madiun Kecamatan Taman pelayanan masyarakat aset pendidikan