Seoul, Korea Selatan – Mahkamah Konstitusi Korea Selatan secara resmi memecat Presiden Yoon Suk-yeol pada hari Jumat. Keputusan ini diambil beberapa bulan setelah Yoon diimpeach oleh para legislator. Impeachment ini dipicu oleh pengumuman darurat militer yang dianggap sangat merugikan dan menyebabkan kekacauan politik di negara tersebut.
Pengumuman Yoon pada tanggal 3 Desember lalu tentang penerapan hukum darurat militer hanya bertahan selama enam jam. Para legislator cepat mengambil tindakan untuk menolak keputusan tersebut. Setelah itu, mereka melakukan pemungutan suara yang berujung pada pemecatan Yoon dari jabatannya.
Sesuai dengan hukum yang berlaku, Korea Selatan sekarang harus mengadakan pemilihan presiden baru dalam waktu 60 hari setelah keputusan pemecatan ini. Keputusan Mahkamah Konstitusi ini menandai akhir dari salah satu episode politik paling turbulent dalam sejarah terbaru Korea Selatan.
Situasi ini telah menarik perhatian besar dari masyarakat dan media internasional, karena dampaknya yang signifikan terhadap stabilitas politik di negara tersebut. Rakyat Korea Selatan kini menantikan pemimpin baru yang dapat membawa perubahan dan memperbaiki keadaan setelah kekacauan yang terjadi.
Dengan pemecatan ini, banyak yang berharap agar negara dapat segera pulih dan kembali ke jalur pemerintahan yang stabil dan efektif.
Korea Selatan pemecatan Yoon Suk-yeol politik