Korea Selatan mengalami perubahan besar dalam pemerintahan. Pada hari Jumat, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan memutuskan untuk mendukung pemecatan Presiden Yoon Suk Yeol. Keputusan ini langsung mengeluarkan Yoon dari jabatannya sebagai presiden.
Menurut konstitusi Korea Selatan, setelah pemecatan seorang presiden, negara memiliki waktu 60 hari untuk memilih pemimpin baru. Hal ini berarti bahwa pemilihan presiden yang baru harus diadakan dalam waktu dekat. Sementara itu, tugas-tugas presiden akan dijalankan oleh Han Duck-soo, yang saat ini menjabat sebagai perdana menteri dan menjabat sebagai presiden sementara.
Keputusan Mahkamah Konstitusi ini menandai langkah penting dalam politik Korea Selatan. Pemecatan ini terjadi setelah banyak perdebatan dan proses hukum yang panjang. Yoon Suk Yeol sebelumnya menghadapi berbagai kritik terkait cara pemerintahannya dan kebijakan yang diambil.
Sementara masyarakat menunggu pemilihan presiden yang baru, banyak yang berharap agar pemimpin selanjutnya dapat membawa perubahan positif bagi negara. Situasi ini menjadi perhatian besar baik di dalam negeri maupun di luar negeri, terutama bagi para pengamat politik yang mengikuti perkembangan di Asia.
Dengan adanya presiden baru yang akan dipilih, harapan baru muncul di kalangan rakyat Korea Selatan. Mereka ingin melihat pemimpin yang mampu mendengarkan suara masyarakat dan melakukan perbaikan di berbagai sektor, termasuk ekonomi dan pendidikan.
Korea Selatan, yang dikenal sebagai negara dengan perkembangan teknologi pesat dan budaya yang kaya, kini menghadapi tantangan baru dalam menjaga stabilitas politiknya. Semua mata kini tertuju pada pemilihan presiden yang akan datang, yang diharapkan dapat memperkuat demokrasi dan membawa kemajuan bagi negara.
Korea Selatan Yoon Suk Yeol pemecatan Mahkamah Konstitusi politik