Inisiatif yang dikenal sebagai "Inisiatif untuk Negara yang Efektif" telah diusulkan untuk melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem pemerintahan di Jerman. Inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan undang-undang yang lebih efektif, mengurangi birokrasi, dan merapikan pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah.
Andreas Voßkuhle, mantan Presiden Mahkamah Konstitusi Jerman dan salah satu penggagas inisiatif, menyatakan bahwa jika negara terlihat tidak mampu bertindak, banyak warga yang akan menjauh dan beralih kepada kelompok politik yang lebih ekstrem. "Kita perlu beralih dari budaya ketidakpercayaan menjadi budaya kepercayaan," kata Voßkuhle saat presentasi laporan sementara inisiatif ini di Berlin.
Inisiatif ini didukung oleh beberapa tokoh penting, termasuk manajer media Julia Jäkel, serta mantan menteri Thomas de Maizière dari CDU dan Peer Steinbrück dari SPD. Bersama dengan sekitar 50 ahli, mereka telah merumuskan 30 usulan reformasi di tujuh bidang, termasuk legislasi, sosial, dan pendidikan. Salah satu poin penting dari inisiatif ini adalah digitalisasi. Mereka mengusulkan pembentukan Kementerian Digital dan Administrasi yang baru, lengkap dengan agen digital untuk melaksanakan reformasi tersebut.
De Maizière dan Steinbrück, bersama dengan politisi lokal dan perwakilan dunia usaha, telah menyerukan perlunya reformasi negara dan administrasi yang cepat. "Jika kita tidak bertindak, kita berisiko melihat musuh demokrasi semakin melemahkan negara, seperti yang kita saksikan di negara lain," ungkap mereka dalam pernyataan bersama. Mereka menekankan bahwa pemerintah selanjutnya harus menjadikan reformasi ini sebagai proyek utama.
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, mereka menyarankan agar undang-undang dikembangkan dengan pendekatan yang lebih praktis dan berbasis data sejak awal. Anggaran negara juga perlu dikaitkan dengan tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, distribusi tugas antara berbagai tingkat pemerintahan, termasuk di tingkat lokal, harus dievaluasi berdasarkan kemampuan terbaik dalam melaksanakan tugas tersebut.
Layanan publik juga harus lebih berorientasi pada kejadian penting dalam kehidupan masyarakat, seperti kelahiran, pindah rumah, atau pensiun, agar lebih responsif dan mudah diakses.