Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Indonesia mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada akhir Februari 2025 mengalami defisit sebesar Rp31,2 triliun. Defisit ini setara dengan 0,13 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan bahwa defisit sebesar 0,13 persen masih dalam batas yang telah ditargetkan dalam desain APBN, yaitu 2,53 persen dari PDB yang totalnya mencapai Rp616,2 triliun.
"Dari total keseimbangan, terjadi defisit Rp31,2 triliun untuk posisi akhir Februari atau sebesar 0,13 persen dari PDB. Saya ingatkan lagi, APBN didesain dengan Rp616,2 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers mengenai APBN KITA Edisi Maret 2025 yang diadakan pada hari Kamis, 13 Maret 2025.
Sampai akhir bulan Februari 2025, pembiayaan anggaran yang telah dicapai adalah Rp220,1 triliun. Ini menunjukkan bahwa selama dua bulan pertama, pemerintah telah merealisasikan pembiayaan yang cukup besar, yaitu mencapai 35,7 persen dari target yang ditetapkan.
Defisit anggaran adalah keadaan di mana pengeluaran pemerintah lebih besar daripada pendapatannya. Hal ini bisa terjadi karena berbagai alasan, termasuk peningkatan pengeluaran untuk pembangunan dan program sosial. Meskipun mengalami defisit, pemerintah tetap optimis bahwa langkah-langkah yang diambil dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di masa depan.
Ke depan, Kemenkeu akan terus memantau dan mengelola anggaran negara agar dapat mencapai keseimbangan yang lebih baik dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.