JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa militerisme, seperti yang terjadi pada masa Orde Baru, sangat tidak mungkin terjadi di Indonesia saat ini. Dalam pernyataannya, Pigai menjelaskan bahwa pemerintahan sipil saat ini berkolaborasi dengan Presiden Prabowo, yang telah mendirikan partai politik.
Pada Pemilu 2024 mendatang, partai yang didirikan oleh Prabowo diprediksi akan menjadi salah satu peraih suara terbanyak. Hal ini menunjukkan adanya proses demokrasi yang berjalan baik di negara kita.
"Pemerintahan Presiden melalui misi Astacita turut mengedepankan demokrasi dan hak asasi manusia," kata Pigai. Dengan adanya program-program prioritas pemerintah yang berjumlah 17, nilai-nilai hak asasi manusia menjadi fokus utama. Program tersebut mencakup kebebasan berekspresi dan kebebasan pers, yang sangat penting dalam sebuah negara demokratis.
Pigai menekankan bahwa pemerintah akan terus berupaya untuk menjaga dan melindungi hak asasi manusia bagi seluruh warga negara. Dengan dukungan masyarakat, diharapkan Indonesia dapat terus maju ke arah yang lebih baik, tanpa kembali ke era militerisme yang kelam.
Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi, termasuk dalam pemilihan umum yang akan datang, agar suara mereka didengar dan hak-hak mereka terlindungi.