Breaking News
Ketenangan Kunci Mengatasi Kegelisahan     Mendag Minta Masyarakat Laporkan Beras Tidak Sesuai Takaran     Kiper Bahrain Optimis Hadapi Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026     Keluarga Mat Solar dan Muhammad Idris Berdamai dalam Sengketa Tanah     Lebih dari 50.000 Warga Palestina Tewas Selama Konflik di Gaza    

Rapat Koordinasi Penguatan Ekonomi Desa di Surabaya

Rapat Koordinasi Penguatan Ekonomi Desa di Surabaya

SURABAYA - Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi, MM, menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Ekonomi Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 yang berlangsung di Gedung Grahadi Surabaya pada malam Minggu, 10 Maret 2025. Rapat ini dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk Menteri ATR/BPN, Menteri Sosial RI, Sekretaris Menteri Koperasi RI, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, serta Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Daerah se-Jawa Timur.

Bupati Malang, yang akrab dipanggil Abah Sanusi, menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang berkomitmen untuk menjalankan kebijakan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama di desa-desa.

Tujuan dari Rapat Koordinasi ini adalah untuk membahas beberapa kebijakan penting, antara lain:

  • Kebijakan Pengembangan Ekonomi Desa Melalui Koperasi Desa Merah Putih.
  • Kebijakan Pemerataan Akses Pendidikan Dasar, termasuk penyiapan lahan dan perijinan.
  • Kebijakan Pembangunan Sekolah Rakyat dan pemanfaatan DTSEN dalam program kesejahteraan sosial.
  • Pada sesi pertama, Sekretaris Kementerian Koperasi RI, Ahmad Zabadi, membahas Kebijakan Pengembangan Ekonomi Desa melalui Koperasi Desa Merah Putih. Pembentukan koperasi ini merupakan langkah konkret untuk memenuhi arahan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam peringatan Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli mendatang.

    Di sesi kedua, Menteri ATR/BPN RI, Nusron Wahid, memaparkan Kebijakan Pemerataan Akses Pendidikan Dasar. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam kebijakan pertanahan dan tata ruang, termasuk penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di wilayah Jawa Timur.

    Selanjutnya, pada sesi ketiga, Menteri Sosial RI, Gus Ipul, membahas Kebijakan Pembangunan Sekolah Rakyat dan pemanfaatan DTSEN dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial. Ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di level dasar.

    Rapat ini diharapkan dapat menghasilkan keputusan dan langkah-langkah nyata untuk meningkatkan ekonomi desa dan akses pendidikan di Jawa Timur, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat.

    library_books Prokopimkabmalang