Anggota DPRD Maluku dari Fraksi PDI Perjuangan, Benhur G. Watubun, menyatakan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat tidak bisa disamaratakan untuk semua provinsi. Menurutnya, setiap daerah memiliki karakteristik dan ciri kewilayahan yang berbeda-beda.
Dalam penjelasannya, Benhur G. Watubun mengungkapkan bahwa Provinsi Maluku termasuk dalam kategori miskin, bahkan sangat miskin. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak seharusnya diterapkan dalam waktu yang panjang. Sebaliknya, efisiensi tersebut hanya boleh bersifat sementara atau jangka pendek. "Jika dipaksakan untuk jangka panjang, kami khawatir Provinsi Maluku akan semakin terpuruk," ujarnya.
Benhur juga menyatakan komitmennya untuk terus mengawasi dan tidak tinggal diam terkait masalah ini. Dia memastikan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak eksekutif untuk mencari solusi terhadap persoalan ini, dengan tetap memperhatikan sejumlah program prioritas yang ada. "Kami berharap efisiensi ini tidak berlangsung lama," tegasnya.
Pernyataan Benhur G. Watubun ini menjadi sorotan penting bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang tinggal di Maluku, di mana banyak orang berharap agar pemerintah dapat memahami kondisi daerah mereka dan tidak menerapkan kebijakan yang dapat memperburuk keadaan ekonomi.
Dengan adanya penegasan ini, diharapkan Pemerintah Pusat dapat mempertimbangkan karakteristik setiap provinsi dalam pengambilan kebijakan, agar dapat memberikan yang terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia.
DPRD Maluku Benhur G. Watubun efisiensi anggaran karakter daerah