Menteri Pertahanan Jerman, Boris Pistorius, menolak permintaan dari partai Uni (CDU/CSU) untuk segera mengembalikan wajib militer. Dalam sebuah wawancara di program "Tagesthemen", ia menjelaskan bahwa Bundeswehr, atau angkatan bersenjata Jerman, tidak memiliki cukup barak untuk menampung semua wajib militer dari satu angkatan. Menurutnya, lebih penting untuk memberikan peluang kepada mereka yang ingin bergabung dengan Bundeswehr dan memastikan bahwa orang-orang ini terdaftar dengan baik.
Sebelumnya, dalam periode pemerintahan yang lalu, Pistorius telah mengajukan undang-undang untuk model wajib militer yang baru. Dalam model tersebut, para pemuda akan diwajibkan untuk memberikan informasi mengenai kesediaan dan kemampuan mereka untuk melayani di militer.
Politikus dari CSU, Florian Hahn, telah menyerukan untuk mengembalikan wajib militer pada tahun ini, mengingat situasi ancaman yang telah berubah. Pernyataan Hahn disetujui oleh sejumlah anggota politik Uni lainnya. Politikus luar negeri dari CDU, Roderich Kiesewetter, menyatakan kepada RTL/ntv bahwa proposal tersebut dapat dengan mudah diterapkan. Ia menjelaskan bahwa wajib militer sebelumnya ditangguhkan dengan suara mayoritas di Bundestag, sehingga dapat dengan mudah diaktifkan kembali.
Namun, Falko Droßmann, seorang ahli pertahanan dari SPD, menyebutkan bahwa permintaan Uni itu "mustahil dan tidak relevan" dalam sebuah wawancara dengan surat kabar "Welt". Ia menjelaskan bahwa lembaga pengganti wajib militer telah dihapus, tidak ada organisasi pemanggilan, tidak ada barak, tidak ada pelatih, dan tidak ada peralatan yang tersedia.
Agnieszka Brugger, juru bicara kebijakan pertahanan dari fraksi Bundestag Partai Hijau, juga sependapat. Ia menyatakan bahwa "pengembalian wajib militer lama tidak praktis dan akan memakan waktu yang sangat lama untuk diimplementasikan. Ini akan membutuhkan kapasitas yang sangat besar dan biaya yang tinggi untuk membangun kembali struktur lama secara besar-besaran."
Sementara itu, Katrin Ebner-Steiner, ketua fraksi AfD di parlemen negara bagian, menyampaikan pendapatnya: "Saya memiliki tiga putra dan saya tidak akan membiarkan anak-anak kami terlibat dalam perang yang tidak ada hubungannya dengan kita."
Isu mengenai wajib militer ini menjadi perdebatan hangat di kalangan politisi Jerman, dengan berbagai pandangan yang muncul mengenai apakah negara perlu mengembalikan sistem wajib militer di tengah perubahan situasi keamanan global.