Probolinggo – Pada hari Rabu, 5 Maret 2025, Bupati Probolinggo, Gus dr. Mohammad Haris, mengikuti pertemuan daring melalui Zoom yang diselenggarakan oleh Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pertemuan ini bertujuan untuk meluncurkan Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IKPD) melalui Monitoring Center for Prevention (MCP).
Acara ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, H. Ugas Irwanto, S.Sos., M.Si, serta Kepala Inspektorat Kabupaten Probolinggo, Imron Rosyadi. Mereka diikuti oleh seluruh pejabat dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
Keikutsertaan Kabupaten Probolinggo dalam program ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Dengan adanya Indikator IKPD, pemerintah daerah memiliki alat ukur yang jelas untuk menilai efektivitas pencegahan korupsi, sehingga setiap kebijakan dan anggaran yang ditetapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penerapan MCP akan mempermudah pemerintah daerah dalam mengidentifikasi potensi risiko korupsi. Dengan informasi yang diperoleh, pemerintah dapat mengambil langkah strategis untuk mencegah terjadinya korupsi. Hal ini mendukung optimalisasi program pembangunan di berbagai sektor, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Seluruh OPD di Kabupaten Probolinggo berkomitmen untuk menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa anggaran yang tersedia benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, tanpa adanya penyalahgunaan wewenang.
Dengan adanya kebijakan antikorupsi yang lebih baik, masyarakat Kabupaten Probolinggo diharapkan dapat merasakan manfaat nyata. Peningkatan layanan publik dan percepatan pembangunan di berbagai bidang menjadi tujuan utama dari langkah ini.
Bupati Probolinggo Indeks Pencegahan Korupsi KPK transparansi akuntabilitas