Dua hari sebelum Pemilu 2024 digelar, Prabowo Subianto mengungkapkan pendapatnya mengenai praktik koneksi dalam pemerintahan yang ia sebut sebagai "koncoisme". Istilah ini merujuk pada praktik bagi-bagi jabatan kepada orang-orang tertentu dalam struktur pemerintahan.
Namun, setelah Prabowo menang dan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, ia justru mengimplementasikan praktik koncoisme tersebut. Dalam susunan Kabinet Merah Putih, terdapat 54 perwakilan partai yang menduduki berbagai jabatan. Dari jumlah tersebut, partai Gerindra, yang dipimpin Prabowo, memperoleh porsi terbesar dengan 18 orang, termasuk lima menteri dan delapan wakil menteri.
Tak hanya kader partai sendiri, para penopang politik Prabowo yang tergabung dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) juga mendapatkan jabatan. Total ada 36 orang yang tersebar di berbagai posisi seperti menteri, wakil menteri, dan utusan khusus presiden.
Menariknya, beberapa nama yang mendapatkan jabatan berasal dari latar belakang pebisnis di sektor industri ekstraktif. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan keadilan dalam penempatan jabatan di pemerintahan.
Praktik koncoisme ala Prabowo tidak berhenti di kabinet saja. Ia juga terlibat dalam bagi-bagi jabatan di sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Beberapa kader partai dan pendukung Prabowo, termasuk mereka yang sebelumnya mengkritik keras Prabowo, juga memperoleh posisi di perusahaan-perusahaan tersebut.
Daftar nama yang terlibat dalam praktik ini hanya sebagian kecil dari banyaknya kader partai dan loyalis yang mendapatkan jabatan setelah Pemilu 2024. Hal ini menunjukkan bahwa praktik koncoisme masih menjadi hal yang umum dalam politik Indonesia.
Prabowo tampaknya ingin memastikan bahwa para pendukungnya mendapatkan imbalan atas dukungan yang telah diberikan, meskipun ia sebelumnya mengkritik praktik serupa. Ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat mengenai bagaimana pemerintahan ke depan akan dijalankan.