JAKARTA – Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sadarestuwati, mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap pengadaan BBM subsidi, khususnya Pertalite dan Pertamax. Hal ini disebabkan adanya dugaan korupsi di tubuh Pertamina yang diperkirakan mencapai Rp 193,7 triliun.
Sadarestuwati menegaskan bahwa permasalahan ini telah menimbulkan trust issue atau krisis kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara. Menurutnya, BBM adalah kebutuhan dasar yang sangat penting bagi rakyat, yang langsung berdampak pada kehidupan sehari-hari.
"Pertamina seharusnya menyediakan BBM yang murah dan berkualitas demi kesejahteraan rakyat. Namun, kenyataannya justru menunjukkan sebaliknya. Masyarakat merasa terbebani karena harga BBM yang tinggi, sampai-sampai ada lelucon bahwa Pertamax adalah Pertalite yang tidak antre," ungkap Sadarestuwati.
Ia menambahkan bahwa rakyat berhak merasa marah dan kehilangan kepercayaan terhadap institusi yang seharusnya melayani mereka. Anggota Komisi VI DPR RI ini berharap agar pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah ini agar kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan.
Dalam situasi seperti ini, transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan BBM sangat diperlukan. Audit menyeluruh diharapkan dapat mengungkap fakta-fakta yang ada dan memastikan bahwa penyalahgunaan kewenangan tidak terjadi di masa depan.
Dengan pengawasan yang ketat dan tindakan tegas terhadap korupsi, diharapkan masyarakat dapat kembali merasakan manfaat dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan Pertamina. Keberhasilan dalam hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia.