Pegawai di Departemen Perumahan dan Pengembangan Perkotaan (HUD) baru-baru ini menerima email yang meminta mereka untuk mencatat setiap kontrak yang ada di biro tersebut. Dalam email itu, mereka diminta untuk menandai apakah kontrak tersebut "kritis" bagi agensi dan apakah kontrak tersebut mengandung komponen Diversitas, Kesetaraan, dan Inklusi (DEI).
Email ini ditandatangani oleh Scott Langmack, yang mengaku dirinya sebagai penasihat senior untuk DOGE. Namun, Langmack juga memiliki pekerjaan lain sebagai kepala operasi di Kukun, sebuah perusahaan teknologi properti yang menurut situs webnya memiliki "misi jangka panjang untuk mengumpulkan data yang paling sulit ditemukan."
Langmack bukan satu-satunya yang memiliki latar belakang dari sektor real estat. Berbagai pria lainnya di HUD juga berasal dari industri yang sama. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang potensi konflik kepentingan dan bagaimana hal ini dapat memengaruhi kebijakan perumahan di negara ini.
Berdasarkan catatan yang ditinjau oleh WIRED, para operatif DOGE memiliki akses ke lima sistem berbeda di HUD. Menurut sumber dari HUD yang memiliki pengetahuan langsung, akses ini memberi mereka kemampuan untuk mengakses berbagai data yang sangat besar.
Data yang tersedia meliputi identitas setiap pemegang voucher perumahan publik federal di AS, informasi keuangan mereka, serta data mengenai rumah sakit, panti jompo, perumahan multifamily, dan fasilitas tempat tinggal lansia yang dibiayai oleh HUD. Selain itu, mereka juga memiliki akses kepada informasi mengenai tingkat tunawisma, bahaya lingkungan dan kesehatan, serta hipotek yang diasuransikan oleh pemerintah.
Situasi ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data sensitif yang berkaitan dengan perumahan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya permintaan untuk mengidentifikasi kontrak dan komponen DEI, diharapkan akan ada perhatian lebih terhadap isu-isu yang berkaitan dengan keadilan dan kesetaraan dalam program-program perumahan.