Meta, perusahaan teknologi besar, dilaporkan menghentikan beberapa kebijakan terkait keragaman dan kesetaraan. Menurut berita dari beberapa media di Amerika Serikat, perusahaan ini tidak lagi memiliki tim yang fokus pada DEI, yang merupakan singkatan dari "Diversity, Equity, and Inclusion" atau dalam bahasa Indonesia berarti "Keragaman, Keadilan, dan Inklusi".
Dalam sebuah pengumuman internal yang dikutip oleh situs berita Axios, Meta mengungkapkan bahwa mereka akan tetap memilih pelamar dengan latar belakang yang berbeda dalam proses rekrutmen. Namun, mereka akan mengganti program pelatihan untuk kesetaraan dan inklusi dengan program lain yang bertujuan untuk menciptakan praktik yang adil dan konsisten.
Keputusan Meta ini datang setelah mereka juga melonggarkan aturan tentang ujaran kebencian dan merencanakan untuk menghentikan pemeriksaan fakta di Amerika Serikat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut dapat menyebabkan kebingungan dan informasi yang salah di masyarakat.
Sementara itu, Apple mengambil langkah yang berbeda. Perusahaan ini menolak permintaan dari pemegang saham yang ingin agar mereka menghentikan program keragaman. Apple menyerukan kepada pemegang saham untuk menolak usulan tersebut pada rapat umum yang dijadwalkan pada akhir Februari. Para pemegang saham beralasan bahwa kebijakan keragaman dapat menyebabkan diskriminasi terhadap karyawan dan berpotensi menimbulkan gugatan hukum.
Namun, Apple menanggapi bahwa usulan tersebut merupakan intervensi yang tidak pantas dalam operasional perusahaan. Mereka juga menegaskan bahwa mereka memiliki prosedur yang sudah terbukti untuk meminimalkan risiko hukum yang mungkin timbul.
Di sisi lain, Presiden AS Joe Biden mengkritik keputusan Meta untuk menghentikan pemeriksaan fakta. "Saya rasa ini sangat memalukan," kata Biden. Ia menekankan bahwa keputusan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang ada di Amerika. "Kami ingin menyampaikan kebenaran," tambahnya.
Sementara itu, Mark Zuckerberg, CEO Meta, menyebutkan dalam sebuah podcast bahwa selama pandemi COVID-19, ada tekanan dari pemerintah yang meminta mereka untuk menghapus konten negatif tentang vaksin.
Keputusan yang diambil oleh dua raksasa teknologi ini menunjukkan perbedaan pandangan dalam menangani isu keragaman dan informasi yang akurat di platform mereka.