Pada hari Jumat, 10 Januari 2025, sekitar pukul 09.30, terjadi insiden pemasangan patok oleh pihak DMGP yang dikawal oleh anggota ARMED 5/TNI di Cianjur. Kegiatan ini dilakukan di kawasan Gunung Gede Pangrango, yang dikenal sebagai lokasi potensial untuk pengembangan industri panas bumi.
Pihak DMGP mengklaim bahwa pemasangan patok tersebut tidak ada hubungannya dengan proyek industri panas bumi yang direncanakan. Mereka menyatakan bahwa tujuan dari pemasangan patok itu adalah untuk pemetaan batas tanah sesuai permintaan pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Namun, sejumlah warga setempat merasa curiga dengan alasan yang diberikan. Mereka mempertanyakan keabsahan kegiatan tersebut, terutama karena tidak ada perwakilan dari ATR/BPN yang hadir di lokasi pada saat pemasangan patok tersebut. Warga juga menunjukkan bahwa patok dipasang di tanah Hak Guna Usaha (HGU) yang direncanakan untuk digunakan sebagai akses jalan bagi proyek industri panas bumi.
Salah satu warga, yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan, "Sangat aneh, jika ini hanya untuk pemetaan batas tanah, kenapa tidak ada pihak ATR/BPN di sini?"
Kegiatan pemasangan patok tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga mengenai dampak lingkungan dan sosial yang mungkin ditimbulkan oleh proyek industri panas bumi. Mereka berharap agar pemerintah memberikan penjelasan yang jelas mengenai kegiatan ini dan melibatkan masyarakat dalam setiap langkah pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya alam di wilayah mereka.
Situasi ini mencerminkan ketegangan antara kebutuhan pembangunan dan hak masyarakat lokal atas tanah mereka. Warga meminta agar suara mereka didengar dan diakui dalam proses perencanaan pembangunan yang mempengaruhi kehidupan mereka.