Pemerintah Kabupaten Ponorogo menggelar rapat koordinasi untuk mencari solusi atas masalah banjir yang sering terjadi di daerah tersebut. Rapat ini berlangsung pada Rabu, 8 Januari 2025, di Aula Bantarangin, dan dihadiri oleh Kang Bupati Sugiri, Anggota Komisi 5 DPR RI Ali Mufti, Komisi D DPRD Jawa Timur, serta perwakilan dari Pemprov Jatim dan BBWS Solo.
Kang Bupati Sugiri menekankan pentingnya setiap pihak untuk menyelesaikan tanggung jawab sesuai dengan wewenang masing-masing. "Rapat ini akan menyelesaikan tanggung jawab masing-masing, dikaji secara holistik dan ditangani oleh masing-masing," ujarnya. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan masalah banjir harus dilakukan secara menyeluruh, dengan melibatkan semua pihak yang terlibat.
Salah satu fokus utama dalam rapat tersebut adalah perbaikan tanggul yang jebol akibat banjir, yang membutuhkan anggaran yang cukup besar. Pemkab Ponorogo mengusulkan anggaran sebesar Rp8,1 miliar kepada Pemprov Jatim. Anggaran tersebut akan digunakan untuk perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir.
Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur, Abdul Halim, yang juga hadir dalam rapat, menyatakan kesiapan untuk mengawal anggaran tersebut hingga selesai. "Ada 9 kegiatan yang memerlukan anggaran Rp8,1 miliar yang akan dicover oleh APBD Jatim. Alhamdulillah, anggaran masuk dalam nomenklatur BTT Jatim, dan kami di Komisi D sepakat mengawalnya agar penyelesaian jangka pendek ini dapat segera terlaksana," katanya.
Selain membahas penanganan jangka pendek, rapat ini juga membahas rencana pembangunan embung di beberapa titik wilayah Ponorogo sebagai bagian dari upaya penanganan jangka panjang. Ali Mufti, anggota Komisi 5 DPR RI, mengungkapkan bahwa satu embung akan dibangun di wilayah Jambon tahun 2025. "Untuk tahun ini Insya Allah kita mulai membangun embung di Jambon," ujarnya.