Pemerintah Jerman telah mengambil langkah kontroversial dengan memotong dana untuk dua organisasi hak asasi manusia, yaitu Zochrot dan New Profile. Pemotongan dana ini terjadi setelah sebelumnya pemerintah juga menghentikan pendanaan untuk beberapa organisasi non-pemerintah Palestina.
Investigasi yang dilakukan oleh DW mengungkapkan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari pola yang lebih besar, di mana pemerintah federal Jerman mengurangi dana untuk organisasi-organisasi yang kritis terhadap kebijakan pemerintah Israel, khususnya terkait konflik yang sedang berlangsung di Gaza.
Zochrot adalah sebuah organisasi yang berfokus pada mempromosikan kesadaran tentang sejarah dan dampak dari pengusiran warga Palestina pada tahun 1948. Sementara itu, New Profile berupaya untuk mendorong masyarakat Israel agar lebih kritis terhadap militerisasi dan kebijakan pemerintah.
Kedua organisasi ini telah menjadi sasaran kritik dari berbagai kalangan, dan pemotongan dana ini menunjukkan adanya tekanan terhadap organisasi yang berupaya memperjuangkan hak asasi manusia. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan aktivis dan pendukung hak asasi manusia bahwa kebebasan untuk berbicara dan beroperasi akan semakin dibatasi.
Pemerintah Jerman sebelumnya telah menyatakan komitmennya terhadap hak asasi manusia, namun langkah ini menunjukkan adanya kontradiksi antara pernyataan dan tindakan yang diambil. Banyak yang mempertanyakan apakah pemotongan dana ini akan berdampak pada kerja organisasi-organisasi tersebut dalam memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia.
Sebagai informasi, pemotongan dana untuk organisasi yang kritis terhadap kebijakan pemerintah tertentu bukanlah hal baru. Namun, dalam konteks konflik Israel-Palestina, langkah ini menjadi sorotan karena dapat mempengaruhi upaya untuk mencapai perdamaian dan keadilan bagi rakyat Palestina.
Dengan situasi yang terus berkembang, banyak pihak berharap agar pemerintah Jerman dapat mempertimbangkan kembali kebijakannya dan mendukung organisasi yang berjuang untuk hak asasi manusia tanpa adanya tekanan politik.