Jakarta, 2 Januari 2025 – Presiden Prabowo Subianto menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Isma Yatun, di Istana Merdeka. Dalam laporan ini, BPK mengungkapkan berbagai temuan terkait tata kelola keuangan negara pada semester pertama tahun 2024.
Laporan tersebut mencakup evaluasi pengelolaan keuangan pemerintah pusat. BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023. LKPP ini meliputi 79 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).
Namun, terdapat empat kementerian yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kementerian tersebut adalah:
- Kementerian Komunikasi dan Informatika
BPK juga memberikan penghargaan kepada pemerintah atas kerja sama yang baik dalam mendukung prinsip good governance. Terutama, penghargaan ini diberikan terkait pengelolaan anggaran selama masa transisi pembentukan Kabinet Merah Putih.
Dengan adanya laporan ini, diharapkan pemerintah dapat terus meningkatkan pengelolaan keuangan negara agar lebih transparan dan akuntabel.