Kota Batu – Pemerintah Kota Batu umumkan fokus pada pertumbuhan inklusif dan pelayanan prima dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Tahun Anggaran 2026. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Batu, Nurochman, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batu yang berlangsung pada Kamis, (31/7/2025).
"Penyusunan KUA dan PPAS ini adalah bagian dari tanggung jawab kita bersama dalam mengelola pemerintahan. Ini merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan semua pihak secara partisipatif dan akuntabel." jelas Nurochman, Dalam pidatonya.
Dokumen KUA-PPAS 2026 disusun berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa hingga kota, serta mengakomodasi aspirasi DPRD melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir).
Nurochman menambahkan bahwa masukan dari DPRD sangat penting.
Beberapa fokus masukan tersebut mencakup layanan dasar, penguatan ekonomi lokal, perbaikan infrastruktur, dan isu sosial budaya yang akan menjadi bagian penting dalam merumuskan kebijakan tahun depan.
Rancangan KUA dan PPAS ini juga sejalan dengan dokumen perencanaan daerah seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023–2026.
Ini menjadi fondasi awal untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Tema pembangunan Kota Batu untuk tahun 2026 adalah "Peningkatan Produktivitas, Iklim Investasi, dan Tata Kelola Pelayanan Prima yang Berkarakter Jati Diri Daerah Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif."
Tema ini diturunkan menjadi sembilan isu strategis daerah, di antaranya adalah optimalisasi sumber daya manusia, pengentasan pengangguran, inklusi sosial, transformasi digital, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah.
“Kami telah merumuskan sembilan program prioritas pembangunan yang kami sebut ‘Nawa Bhakti’ untuk menghadapi tantangan-tantangan strategis ini,” lanjut Nurochman.
Program ini mencakup pengembangan SDM berkarakter, penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan sektor ekonomi kreatif, serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
Pemkot Batu juga menekankan peran penting pemerintah desa dan kelurahan dalam proses pembangunan yang inklusif. Dari proyeksi ekonomi makro daerah tahun 2026, Pemkot Batu memperkirakan:
- Pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 4,93% hingga 5,52%
Dari aspek fiskal, proyeksi pendapatan daerah tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp1,087 triliun, sedangkan belanja daerah sebesar Rp1,162 triliun, dengan pembiayaan daerah sebesar Rp75 miliar untuk menutup defisit anggaran.
Nurochman juga mengajak DPRD untuk bersama-sama mengawasi dan membahas dokumen ini secara cermat agar dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran.
"Keberhasilan APBD 2026 bukan hanya milik eksekutif, tetapi keberhasilan kita semua sebagai pelayan masyarakat. Mari kita kawal bersama agar bisa memberikan manfaat nyata bagi warga Kota Batu," tutupnya.
Dengan penyusunan KUA-PPAS yang transparan dan partisipatif, Pemkot Batu berupaya memastikan bahwa pembangunan tahun 2026 benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memperkuat daya saing daerah secara berkelanjutan.(gus)*
Pemkot Batu KUA-PPAS 2026 pertumbuhan inklusif pelayanan prima