JOMBANG – Pemerintahan baru Kabupaten Jombang, yang dipimpin oleh Bupati Warsubi dan Wakil Bupati Salmanudin Yazid, mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Dalam 100 hari kerja pertama mereka, keduanya berhasil menyelesaikan seluruh target hanya dalam 88 hari. Menariknya, tingkat kepuasan publik mencapai 80,53%, berdasarkan survei yang dilakukan oleh lembaga The Infinite Ideas.
Survei ini melibatkan 1.000 responden yang berasal dari seluruh kecamatan di Jombang. Tujuan survei ini adalah untuk mengukur kinerja pemerintah dalam layanan publik melalui empat indikator utama, yaitu pelayanan umum, infrastruktur, kesehatan, dan keterbukaan informasi.
Endro Wahyudi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jombang, menyampaikan, "Dengan hasil rata-rata 80,53%, masyarakat menilai program 100 hari berjalan baik dan terasa manfaatnya.
"Ini cerminan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan saat ini." jelasnya.
Dari hasil survei, sektor pelayanan publik mendapatkan skor tertinggi yaitu 84,20%. Sektor kesehatan menyusul dengan 82,00%, diikuti oleh infrastruktur yang mendapatkan 80,60%, dan keterbukaan informasi yang mendapat skor 75,30% dengan kategori “cukup baik.” Berikut adalah rekapitulasi hasil survei:
- Pelayanan Publik: 84,20% (Baik)
- Infrastruktur: 80,60% (Baik)
- Kesehatan: 82,00% (Baik)
- Keterbukaan Informasi: 75,30% (Cukup Baik)
- Rata-rata Total: 80,53% (Baik)
Endro menambahkan bahwa kecepatan pelaksanaan program dan respons cepat pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat menjadi faktor utama dari tingginya kepuasan tersebut.
"Kecepatan merealisasikan janji politik mereka dinilai menjadi nilai tambah. Ini awal yang kuat untuk mewujudkan visi ‘Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua’.” katanya.
Meski mayoritas indikator menunjukkan nilai baik, aspek keterbukaan informasi yang hanya mencapai 75,30% menjadi catatan penting. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi pemerintahan masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diperhatikan.
Beberapa pengamat lokal berpendapat bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan program, tetapi juga oleh akses informasi dan pelibatan warga dalam pengambilan keputusan.
“Kepuasan publik memang penting, tetapi keterlibatan publik dalam proses itu lebih fundamental. Skor keterbukaan informasi yang terendah ini menunjukkan bahwa ruang dialog antara pemerintah dan warga masih perlu diperluas,” ungkap salah satu pengamat.
Keberhasilan menyelesaikan program dalam 88 hari dari target 100 hari memang mengesankan. Namun, tantangan bagi Warsubi dan Salman ke depannya adalah bukan hanya mempertahankan tren positif, tetapi juga menjadikannya sebagai standar kerja jangka panjang.
Dengan kepercayaan masyarakat yang tinggi di fase awal ini, saatnya pemerintah Kabupaten Jombang membangun mekanisme pelaporan yang terbuka, forum warga yang partisipatif, serta akses data yang lebih inklusif sebagai fondasi transparansi.
“Ini bukan hanya soal apa yang dikerjakan pemerintah, tetapi bagaimana rakyat tahu, memahami, dan ikut terlibat dalam prosesnya.” tegasnya.
Jika keberhasilan 100 hari ini dijadikan pijakan untuk membangun sistem pemerintahan yang partisipatif dan terbuka, maka Jombang tidak hanya akan maju dalam angka, tetapi juga dalam kualitas demokrasi lokal.(ap)*
Jombang Warsubi Salman kepuasan pelayanan publik