PBB Menyatakan Penolakan Terhadap Embargo AS di Kuba Selama 32 Tahun

New York - Majelis Umum PBB telah memberikan suara mayoritas untuk mengecam embargo ekonomi yang diterapkan oleh Amerika Serikat terhadap Kuba. Ini adalah tahun ke-32 berturut-turut resolusi semacam ini diajukan dan disetujui.

Sebanyak 187 negara memberikan suara mendukung pengakhiran embargo tersebut, sementara hanya Amerika Serikat dan Israel yang menolak, dan Moldova memilih untuk abstain.

Pandangan Kuba: Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodríguez Parrilla, mengkritik pemerintahan Biden. Ia menyatakan bahwa embargo tersebut telah menyebabkan kerugian ekonomi yang besar, diperkirakan mencapai lebih dari $16 miliar selama masa kepresidenan Biden. Rodríguez juga menyoroti dampak embargo terhadap sistem kesehatan Kuba dan kondisi kehidupan secara keseluruhan, terutama saat bencana alam seperti Badai Oscar terjadi.

Sikap Global: Resolusi ini mencerminkan konsensus internasional yang luas menentang embargo tersebut. Banyak negara mendesak agar embargo diakhiri karena dianggap berdampak negatif pada perekonomian dan populasi Kuba.

Sikap AS: Sikap Amerika Serikat, seperti yang dikatakan oleh Duta Besar Deputi Paul Folmsbee, mendukung pencarian hak asasi manusia dan kebebasan bagi rakyat Kuba, tetapi tetap mempertahankan embargo sebagai alat tekanan terhadap kebijakan pemerintah Kuba.

Dampak: Meskipun resolusi Majelis Umum PBB tidak mengikat secara hukum, resolusi ini memiliki bobot moral yang signifikan. Penolakan internasional yang konsisten bisa memberi tekanan kepada pemerintahan AS di masa depan untuk mempertimbangkan kembali kebijakan ini. Terutama, di tengah seruan global untuk keterlibatan ekonomi yang lebih terbuka dengan Kuba.

Sentimen Publik di Media Sosial: Berbagai posting di X (sebelumnya Twitter) mencerminkan rasa frustrasi terhadap kebijakan AS. Pengguna dari seluruh dunia menyatakan solidaritas dengan Kuba dan mengkritik AS serta Israel atas sikap mereka.

Resolusi tahun ini muncul pada saat Kuba mengalami protes internal yang signifikan akibat kesulitan ekonomi, yang sebagian besar dianggap pemerintah Kuba disebabkan oleh embargo AS. Sikap komunitas global, yang ditegaskan kembali melalui pemungutan suara ini, menunjukkan keinginan untuk normalisasi hubungan dan mengakhiri kebijakan yang dianggap banyak orang sebagai kebijakan Perang Dingin yang sudah usang.